News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

KEBAHAGIAAN terpancar dari wajah Mieke Sumiati, guru IPA kelas VII di SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, jelang menempati ruang kelas baru hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025. Bangunan sekolah tersebut diresmikan secara resmi pada Kamis, 8 Januari 2026.

Guru yang akrab disapa Mieke itu mengungkapkan, pembangunan ruang kelas baru dilakukan untuk menjawab keterbatasan ruang belajar di sekolah tersebut. Dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 1.260 siswa, SMPN 1 Tarogong Kaler sebelumnya mengalami kekurangan tiga ruang kelas.

“Kami memang kekurangan ruang kelas. Aula sampai disekat jadi dua kelas, dan laboratorium IPA lama juga sempat dijadikan ruang kelas,” katanya.

Kini, dengan rampungnya revitalisasi, sekolah memperoleh tiga ruang kelas baru yang akan digunakan secara bergilir. Mieke menjadi salah satu guru kelas VII yang akan menempati bangunan baru tersebut.

“Sebagai calon penghuni baru tentu senang sekali. Anak-anak juga sangat senang merasakan kelas yang baru, auranya berbeda,” tuturnya.

Meski demikian, Mieke menyadari adanya potensi kecemburuan antarguru. Menurutnya, pihak sekolah telah mengantisipasi hal tersebut dengan sistem rotasi kelas.

“Ini bukan penghuni tetap. Guru kelas 7 nanti naik ke kelas 8, kelas 8 ke kelas 9, dan kelas 9 turun lagi ke kelas 7. Jadi semua akan merasakan,” jelasnya.

Kebahagiaan juga dirasakan para siswa. Galih dan Radit, siswa kelas VII H, mengaku antusias melihat bangunan baru tersebut.

“Seneng,” ujar Galih singkat.

“Pengen menempati karena bagus,” tambah Radit.

Di akhir wawancara, Mieke menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas bantuan revitalisasi yang dinilai sangat membantu proses pembelajaran di sekolahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo selaku Presiden dan Bapak Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan. Bantuan ini sangat membantu sekolah kami,” ucapnya.

Ia pun berharap, ke depan pembangunan sarana pendidikan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan sekolah. 

large_Untitled-1 copy.jpg

medium_Untitled-1 copy.jpg

small_Untitled-1 copy.jpg

thumbnail_Untitled-1 copy.jpg

Untitled-1 copy.jpg

KEBAHAGIAAN terpancar dari wajah Mieke Sumiati, guru IPA kelas VII di SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, jelang menempati ruang kelas baru hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025. Bangunan sekolah t

Kebahagiaan Mieke Jelang Tempati Bangunan Baru Hasil Revitalisasi 2025

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan bangunan sekolah yang telah merampungkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan bangunan sekolah yang telah merampungkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Kamis, 8 Januari 2026. Peresmian tersebut menandai kesiapan bangunan sekolah untuk kembali digunakan dalam mendukung kegiatan pembelajaran.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menegaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik.

“Dengan mengharap ridha dari Allah SWT, saya resmikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,” ujar Mendikdasmen seraya menandatangani masing-masing prasasti sekolah, disaksikan oleh Wakil Bupati Garut dan kepala sekolah.
Pada kesempatan yang sama, Mendikdasmen juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang berilmu, terampil, serta memiliki karakter dan akhlak mulia agar mampu bersaing dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Selain perbaikan infrastruktur, revitalisasi sekolah diharapkan dapat mendorong pembiasaan perilaku positif di lingkungan pendidikan. Mendikdasmen menyoroti pentingnya kebiasaan hidup sehat, disiplin, dan gemar belajar sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.

Secara keseluruhan, pemerintah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 telah menyalurkan bantuan kepada 156 sekolah di Kabupaten Garut dengan total nilai mencapai Rp133,9 miliar. Hingga awal Januari 2026, mayoritas sekolah penerima bantuan dilaporkan telah menyelesaikan pekerjaan revitalisasi hingga 100 persen.

Berdasarkan data penerima bantuan, jenjang Sekolah Dasar (SD) menjadi penerima terbanyak dengan 52 sekolah dan nilai bantuan sebesar Rp24,88 miliar. Disusul jenjang PAUD dan SMP yang masing-masing mencakup 31 sekolah. Adapun bantuan terbesar secara nilai diterima oleh jenjang SMP, yakni mencapai Rp39,21 miliar dan PAUD Rp10,61 miliar.

Sementara itu, jenjang SMK memperoleh bantuan senilai Rp33,45 miliar untuk 20 sekolah, disusul SMA dengan 15 sekolah dan nilai bantuan Rp18,46 miliar. Jenjang SLB menerima bantuan untuk 5 sekolah senilai Rp6,59 miliar, sedangkan PKBM memperoleh bantuan untuk 2 lembaga dengan nilai Rp690,14 juta.

Dari sisi progres pelaksanaan, sebanyak 143 sekolah atau lebih dari 90 persen telah menyelesaikan revitalisasi hingga 100 persen. Sisanya, 13 sekolah, masih berada pada progres di bawah 100 persen dan tersebar pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Tidak terdapat keterlambatan pada jenjang PAUD, SLB, dan PKBM, yang seluruhnya telah menuntaskan pekerjaan.

Program revitalisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung kegiatan belajar mengajar yang aman, layak, dan berkualitas. Pemerintah menargetkan sisa sekolah yang belum rampung dapat segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.


medium_Foto Menteri Garur.jpeg

small_Foto Menteri Garur.jpeg

thumbnail_Foto Menteri Garur.jpeg

Foto Menteri Garur.jpeg

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan bangunan sekolah yang telah merampungkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.


MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan bangunan sekolah yang telah merampungkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Kamis, 8 Januar

Mendikdasmen Resmikan Bangunan Sekolah Hasil Revitalisasi di Garut

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses pembelajaran tetap berjalan di satuan pendidikan terdampak bencana guna memenuhi hak peserta didik atas layanan pendidikan selama masa darurat. Dalam penyelenggaraannya, satuan pendidikan tetap mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku, namun diberikan keleluasaan untuk melakukan penyesuaian kurikulum secara mandiri sesuai dengan kondisi pascabencana. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan, Kemendikdasmen memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran.

“Hak belajar peserta didik harus tetap terpenuhi meskipun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seluruh satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara siap melaksanakan pembelajaran semester genap pada 5 Januari 2026,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

Untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, antara lain dukungan pembersihan sekolah, pendirian tenda darurat, penyediaan peralatan sekolah (school kit), ruang kelas darurat, dana operasional, layanan dukungan psikososial, serta buku bacaan bagi peserta didik.

“Kami berharap langkah ini dapat memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan kebutuhan pendidikan anak-anak di daerah terdampak bencana tetap terpenuhi,” kata Abdul Mu’ti.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peusangan, Bireuen, Andrian menyambut baik perharian penuh Kemendikdasmen. Langkah konkret ini menumbuhkan semangat dan keyakinan para guru serta murid bahwa proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik.

Andrian di hadapan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen) Gogot Suharwoto menyatakan siap melakukan pembelajaran semester genap.

"Siap melakukan melakukan pembelajaran, 5 Januari 2026," ungkap Andrian dengan semangat.

Selain itu, penyesuaian kurikulum difokuskan pada materi esensial, terutama yang berkaitan dengan dukungan psikososial, kesehatan dan keselamatan diri, mitigasi bencana, serta penguatan literasi dan numerasi.

Pembelajaran di lokasi terdampak bencana juga dapat dilaksanakan melalui metode yang adaptif, seperti tatap muka terbatas atau pembelajaran mandiri, dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik dan kesiapan satuan pendidikan. Selain itu, sekolah juga didorong untuk mengoptimalkan bahan belajar yang tersedia sesuai dengan kondisi lingkungan dan sarana prasarana pascabencana.

Kemudian asesmen pembelajaran difokuskan pada aspek kehadiran, keamanan, dan kenyamanan peserta didik. Kemudian, penilaian dilakukan secara sederhana dan fleksibel, baik dalam bentuk formatif maupun sumatif. Satuan pendidikan juga tidak diwajibkan menuntaskan seluruh capaian pembelajaran sebagai syarat kenaikan kelas atau kelulusan.

Sementara untuk kriteria kenaikan kelas dan kelulusan sepenuhnya ditetapkan oleh satuan pendidikan. Bentuk penilaian dapat berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk lain yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Sekolah tidak diwajibkan menyelenggarakan ujian khusus, karena penilaian dapat merujuk pada hasil asesmen pembelajaran sebelumnya.


large_GEL01315.JPG

medium_GEL01315.JPG

small_GEL01315.JPG

thumbnail_GEL01315.JPG

GEL01315.JPG

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses pembelajaran tetap berjalan di satuan pendidikan terdampak bencana guna memenuhi hak peserta didik atas layanan pendidikan selama masa dar

Mendikdasmen Pastikan Pembelajaran di Sekolah Terdampak Bencana Berjalan, Terapkan Kurikulum Adaptif dan Fleksibilitas Asesmen

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

“Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah ter-cover MBG. Ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Asep, Program MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto terus diperluas jangkauannya untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi krusial mengingat Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 3.273.868 jiwa, dengan populasi peserta didik yang signifikan, terdiri atas 71.025 siswa PAUD, 351.367 siswa SD, dan 137.632 siswa SMP. Dengan kondisi tersebut, MBG dinilai sebagai program strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Asep menjelaskan bahwa kesiapan Kabupaten Bekasi dalam mendukung kebijakan ini tercermin dari implementasi program yang telah menjangkau 90 desa di 23 kecamatan. Pelaksanaan MBG didukung oleh 188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terdaftar dan beroperasi sesuai ketentuan.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi tahun 2025, jumlah penerima manfaat MBG terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 66.209 siswa PAUD hingga SMP atau sekitar 39,9 persen dari total sasaran peserta didik.

Selain menyasar siswa, MBG juga menjangkau kelompok rentan lainnya, yakni 5.770 balita, 1.139 ibu hamil, dan 1.290 ibu menyusui. Pada jenjang pendidikan, capaian penerima MBG tercatat sebesar 2,58 persen untuk PAUD, 6,08 persen pada jenjang SD, dan 31,25 persen di tingkat SMP. Capaian ini akan terus ditingkatkan seiring penambahan dapur SPPG dan penguatan sistem distribusi makanan bergizi.

“Capaian ini akan terus kami dorong agar semakin banyak anak dan kelompok rentan yang mendapatkan manfaat MBG secara bertahap dan merata,” kata Asep.

Dari sisi pengawasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya memastikan kualitas dan kuantitas makanan tetap terjaga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.

Meski demikian, Asep mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, antara lain proses sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang masih berjalan, pengelolaan limbah sisa makanan yang belum optimal, serta stabilitas ketersediaan bahan baku bagi dapur SPPG.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah mendorong percepatan sertifikasi SLHS melalui pelatihan pengolahan makanan bersama Dinas Kesehatan, memperkuat pembentukan Satgas MBG, serta mengembangkan jejaring kerja sama dengan kelompok tani, kelompok ternak, BUMDes, dan pelaku usaha lokal guna memperkuat rantai pasok sekaligus mendukung perekonomian masyarakat.

“Kendala yang ada menjadi bahan evaluasi kami. Pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG semakin optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi Didik Setiadi menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan. Kami ingin memastikan anak-anak Kabupaten Bekasi tumbuh sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” katanya.*

Repro: https://megapolitan.antaranews.com/berita/472396/pemkab-bekasi-sebut-mbg-instrumen-strategis-bangun-sdm-sejak-dini

large_20250823-002.jpg

medium_20250823-002.jpg

small_20250823-002.jpg

thumbnail_20250823-002.jpg

20250823-002.jpg

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat

Wakil Bupati Bekasi: Seluruh Kecamatan Sudah Ter-cover MBG

*Direktur Jenderal PAUD Dasmen mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kehadiran mereka tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga semangat bagi warga sekolah untuk bangkit dan kembali pulih.*

-o0o-

LUMPUR masih menempel di kaki meja dan dinding kelas SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bau air bah belum sepenuhnya hilang ketika Indah Ramadhani kembali melangkah ke halaman sekolahnya. Tak ada tas penuh buku di tangannya. Seragam sekolah berganti pakaian seadanya. Banjir besar—galodo—yang melanda penghujung November 2025 bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga menyeret rutinitas belajar yang selama ini dianggap pasti.

“Sebagian besar buku dan alat tulis kami rusak atau hanyut,” ujar Indah lirih, awal Desember 2025. 

Sejak banjir, SMA Negeri 1 Batang Anai itu berubah menjadi ruang sunyi penuh lumpur, jauh dari hiruk-pikuk cerita dan pelajaran.

Apa yang dialami Indah terjadi di banyak wilayah: dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara dan Aceh. Ribuan ruang kelas terendam. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sedikitnya 2.798 satuan pendidikan terdampak. Lebih dari 208 ribu murid serta sekitar 19 ribu guru dan tenaga kependidikan mengalami gangguan langsung pada proses belajar. Buku pelajaran rusak, bangku dan meja hanyut, arsip sekolah hilang, dan pembelajaran berhenti mendadak. Pendidikan pun berubah dari rutinitas harian menjadi urusan darurat.

Pada hari-hari awal bencana, Kemendikdasmen memastikan tak ada sekolah yang terlewat dari perhatian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dan Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, beserta jajarannya turun langsung mendampingi warga sekolah terdampak banjir, mulai dari Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Kehadiran Dirjen Gogot yang membersamai Mendikdasmen menjadi dukungan moral bagi kepala sekolah dan guru yang tengah berjuang memulihkan layanan pendidikan.

“Kami hadir untuk membersamai proses pemulihan, mendengar langsung cerita kepala sekolah dan guru. Kami menyalurkan bantuan, menyiapkan ruang belajar sementara, serta memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak belajar dengan aman,” ujar Dirjen Gogot di Aceh Tamiang, Selasa, 9 Desember 2025.

Sementara Menteri Mu’ti menegaskan bahwa sejak awal bencana, jejaring kementerian di daerah segera digerakkan.

“Kami langsung bergerak bersama Unit Pelaksana Teknis di daerah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat dampak dan kebutuhan pendidikan,” katanya.

Berdasarkan pendataan tersebut, pemerintah menyusun langkah pemulihan. Bantuan tidak berhenti pada angka, tetapi hadir nyata di lapangan: school kit bagi murid yang kehilangan perlengkapan belajar, family kit untuk keluarga terdampak, tenda darurat yang difungsikan sebagai ruang kelas sementara, hingga dukungan konektivitas internet di wilayah terisolasi. Santunan juga diberikan kepada murid dan guru yang meninggal dunia atau menjalani perawatan, disertai pendampingan psikososial untuk membantu pemulihan trauma anak-anak.

Di beberapa sekolah yang terdampak bencana, kehadiran Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot yang membawa bantuan menjadi penanda awal kebangkitan. Lumpur masih tersisa di sudut sekolah, tetapi harapan mulai tumbuh.

“Kami menyampaikan belasungkawa atas bencana ini. Semoga pembersihan segera selesai dan pembelajaran bisa kembali berjalan,” kata Menteri Mu’ti di hadapan guru, murid, dan orang tua.

Kepala sekolah Syafrizal merasakan dampaknya lebih dari sekadar bantuan fisik. “Ini memberi keyakinan bahwa sekolah tidak ditinggalkan. Guru dan murid kembali memiliki semangat untuk bangkit,” ujarnya.

Cerita serupa datang dari Kabupaten Agam. Rahmat Hidayat, kepala SD yang sekolahnya sempat terendam banjir, menilai kecepatan respons menjadi faktor penting. “Kami bisa segera membersihkan sekolah dan menyiapkan pembelajaran darurat karena bantuan datang relatif cepat,” katanya.

Kemendikdasmen menyadari setiap daerah memiliki kondisi berbeda. Ada sekolah yang bisa segera digunakan, ada pula yang memerlukan waktu lebih lama. Karena itu, pemerintah memberi ruang fleksibilitas bagi daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan pola pembelajaran.

“Kondisi setiap sekolah tidak sama. Pembelajaran kami serahkan pada kebijakan pemerintah daerah. Yang terpenting, hak belajar murid tetap terpenuhi dan keselamatan mereka terjamin,” ujar Menteri Mu’ti.

Di sejumlah tempat, kelas digelar bergilir. Di tempat lain, tenda darurat menjadi ruang belajar sementara. Ada pula sekolah yang digabung sementara atau memanfaatkan pembelajaran daring dan hibrida. Jadwal dan evaluasi disesuaikan agar murid tidak terbebani di tengah situasi darurat.

Bencana juga menyisakan persoalan lain: hilangnya dokumen akademik. Rapor dan ijazah yang hanyut berpotensi menghambat masa depan murid. Untuk itu, Kemendikdasmen memastikan layanan penerbitan ulang dokumen dilakukan dengan prosedur yang dipermudah.

“Kehilangan dokumen pendidikan tidak boleh menghambat masa depan murid,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.

Pendampingan langsung dari Kemendikdasmen menjadi suntikan semangat bagi warga sekolah yang bangkit dari bencana. Setiap bantuan dan senyum anak-anak yang kembali terlihat menjadi tanda bahwa pemulihan perlahan berjalan.

“Pemulihan mungkin belum selesai, tetapi hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tetap menjadi prioritas utama,” tegas Dirjen Gogot.

Kini, saat fase tanggap darurat mulai berlalu, pemerintah menyiapkan pemulihan jangka menengah. Sekolah dengan kerusakan berat akan masuk agenda revitalisasi—bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi memastikan sekolah lebih aman dan siap menghadapi risiko bencana ke depan.

Di ruang-ruang kelas yang masih menyisakan lumpur, pendidikan memang belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Indah dan ribuan murid lainnya, satu hal telah kembali: keyakinan bahwa sekolah mereka akan hidup lagi—dan hak untuk belajar tidak ikut tenggelam bersama galodo.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Kemendikdasmen terus menyalurkan bantuan pendidikan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera sejak bencana terjadi pada 25 November 2025. Hingga 18 Desember 2025, pemerintah telah memetakan kebutuhan layanan pendidikan, mencakup penyediaan 2.873 ruang kelas sementara, 141.355 perlengkapan belajar bagi siswa, layanan dukungan psikososial, pendampingan pembelajaran darurat, serta tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana.

Untuk mendukung penanganan itu, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan operasional awal sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting dan Rp18,53 miliar dari anggaran revisi. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan sarana pembelajaran darurat, operasional pembersihan sekolah, perlengkapan belajar darurat, serta pendampingan dukungan psikososial bagi warga satuan pendidikan terdampak. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran revisi sebesar Rp35 miliar yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung 16.500 guru terdampak bencana.

Seiring penanganan darurat, pembelajaran di wilayah terdampak mulai berangsur pulih. Sejak 8 Desember 2025, sebagian besar daerah terdampak di Aceh telah kembali melaksanakan pembelajaran. Di Sumatera Barat, hampir seluruh wilayah terdampak mulai belajar kembali, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025. Sementara di Sumatera Utara, pembelajaran berlangsung bertahap, dengan sebagian daerah telah kembali menjalankan pembelajaran penuh sesuai kondisi masing-masing.

Kisah pemulihan pendidikan pasca galodo ini menunjukkan bahwa di tengah lumpur dan keterbatasan, negara hadir menjaga satu hal yang paling mendasar: hak anak-anak untuk tetap belajar.*

-o0o-

*Diolah dari berbagai sumber, di antaranya:*

- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14268-kemendikdasmen-salurkan-dana-darurat-wujud-tanggap-darurat-b
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14279-kemendikdasmen-salurkan-bantuan-senilai-rp133-miliar-dukung-
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14333-kemendikdasmen-paparkan-kondisi-pendidikan-terdampak-bencana
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14321-penjelasan-mendikdasmen-terkait-pembelajaran-di-wilayah-terd
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14327-sekolah-terdampak-banjir-di-sumbar-apresiasi-gerak-cepat-kem
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14356-mendikdasmen-pastikan-revitalisasi-satuan-pendidikan-untuk-g
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14344-kemendikdasmen-pastikan-kelancaran-layanan-dokumen-murid-ter
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14357-mendikdasmen-salurkan-langsung-bantuan-ke-sekolah-terdampak-

large_download (1).jpg

medium_download (1).jpg

small_download (1).jpg

thumbnail_download (1).jpg

download (1).jpg

Direktur Jenderal PAUD Dasmen mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kehadiran mereka tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga semangat 

Memulihkan Pendidikan di Tengah Galodo

*Kelas psikososial di tenda-tenda darurat adalah upaya memulihkan harapan sekaligus mengembalikan rasa aman dan optimisme murid-murid. Sementara kehadiran Mendikdasmen beserta Dirjen PAUD Dasmen menambah semangat bagi warga sekolah yang tengah berupaya bangkit dari bencana*. 

-o0o-

LANGIT di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, belum sepenuhnya cerah. Awan kelabu masih menggantung di atas halaman sekolah yang kini dipenuhi tenda-tenda darurat. Lumpur sisa banjir besar beberapa pekan lalu masih menempel di sudut-sudut bangunan. Namun, dari salah satu tenda kecil, terdengar suara yang mematahkan kesunyian: nyanyian anak-anak PAUD, riang dan tak kenal takut.

Di ruang belajar sementara itu, tikar plastik menjadi alas duduk. Anak-anak berbaris kecil, sebagian masih mengenakan sandal pinjaman. Ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen), Gogot Suharwoto melangkah masuk, mereka menyambutnya dengan mata berbinar.

Dua sosok itu duduk di lantai, sejajar dengan anak-anak, lalu ikut bernyanyi dan tertawa bersama mereka. Menemani Menteri Mu’ti membacakan dongeng, kedua mata Dirjen Gogot berkaca-kaca mengamati respon anak-anak yang tampak ceria. 

Dalam dongeng yang dibacakan, Menteri Mu’ti berubah menjadi “harimau yang harus tanggap”. Anak-anak menirukan gerakannya, tertawa lepas, seolah lupa bahwa beberapa pekan lalu mereka menyaksikan air bah menelan rumah dan sekolah. Di tenda itu, ketakutan perlahan berubah menjadi keceriaan.

“Anak-anak semuanya harus jadi anak yang baik, saling membantu, sayang kepada teman, sayang kepada ayah dan bunda, dan tetap ceria meskipun situasi seperti saat ini,” kata Menteri Mu’ti dengan suara lembut, Minggu, 7 Desember 2025. Kalimat sederhana itu disambut tawa dan tepuk tangan kecil, seakan menjadi janji bersama untuk kembali tersenyum.

Di kelas itu, para pendamping psikososial mengajak anak-anak bernyanyi bersama, mendongeng untuk murid PAUD, hingga melakukan permainan sederhana untuk mengembalikan rasa aman dan keceriaan setelah bencana. Keikutsertaan Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot dalam sesi tersebut, membuat suasana semakin hidup.

Beberapa anak mengangkat tangan dengan penuh percaya diri. Satu per satu menyebutkan cita-cita. Ada yang ingin menjadi pendongeng, ada yang bermimpi mengenakan seragam polisi, bahkan ada yang berujar ingin menjadi menteri. Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot mendengarkan semuanya dengan sabar, membalas dengan senyum dan pujian. Di tengah tenda darurat, mimpi-mimpi kecil itu kembali dinyalakan.

![14327.png](/uploads/14327_d1924bfb16.png)

Momen itu bukan sekadar interaksi simbolik antara pejabat dan murid. Ia adalah bagian dari upaya memulihkan rasa aman anak-anak yang trauma oleh galodo. Bagi mereka, sekolah bukan lagi sekadar bangunan; ia adalah tempat untuk kembali merasa dilindungi, tertawa, dan berani berharap.

Tak jauh dari Kabupaten Agam, di beberapa sekolah di Batang Anai, Padang Pariaman, jejak banjir masih jelas terlihat. Kursi dan meja yang tersisa berdiri miring, dinding kelas masih berlapis lumpur. Guru dan murid bergotong royong membersihkan sekolah, menyapu tanah merah yang terbawa arus air.

Saat Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot datang menyerahkan bantuan pendidikan awal, suasana sekolah belum sepenuhnya pulih. Bantuan yang diserahkan meliputi school kit untuk 100 siswa, family kit, serta dana tunai untuk guru dan sekolah. Sederhana, tetapi menjadi penopang awal untuk kembali membuka pintu kelas.

“Proses pembersihan di sekolah ini terus dilakukan. Kami tadi sedikit memberikan bantuan supaya prosesnya bisa lebih cepat,” ujar Menteri Mu’ti.

Bagi para murid terdampak banjir bah, bantuan itu lebih dari sekadar paket perlengkapan sekolah. Mereka masih mengingat detik-detik ketika banjir menghantam rumahnya.

Kepala SMA Negeri 1 Batang Anai, Zulbaedah, menyebut kehadiran pemerintah pusat sebagai suntikan semangat bagi warga sekolah. “Alhamdulillah Bapak Menteri dan Dirjen hadir, memotivasi serta memberikan bantuan agar lumpur dapat segera dibersihkan, sehingga proses belajar bisa kembali dilaksanakan,” ujarnya, menatap halaman sekolah yang perlahan berubah dari kubangan lumpur menjadi ruang harapan.

Kelas psikososial di tenda-tenda darurat dan bantuan di sekolah-sekolah terdampak bukan sekadar respons cepat atas bencana. Di baliknya, ada upaya memulihkan rasa aman dan optimisme anak-anak dari PAUD hingga SMA.

Pendampingan langsung dari Kemendikdasmen menjadi suntikan semangat bagi warga sekolah yang tengah bangkit dari bencana. Setiap bantuan dan setiap senyum anak-anak yang kembali muncul menjadi tanda bahwa pemulihan perlahan berjalan.

“Pemulihan mungkin belum selesai, tetapi pemerintah memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan layak tetap menjadi prioritas utama,” tegas Dirjen Gogot.

Di tenda kecil tempat anak-anak bernyanyi, dan di ruang kelas berlumpur tempat murid-murid menata kembali mimpi mereka, pendidikan menemukan maknanya yang paling dasar. Bahwa di tengah galodo, hak untuk belajar, tertawa, dan bermimpi harus tetap menyala—meski pelan, meski dimulai dari tenda darurat.*

-o0o-

*Diolah dari berbagai sumber, di antaranya:

- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14322-momen-mendikdasmen-bersama-murid-paud-di-kelas-psikososial-t
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14307-murid-sman-1-batang-anai-kehadiran-mendikdasmen-meringankan-
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14305-mendikdasmen-serahkan-bantuan-di-sma-negeri-1-batang-anai-su
- https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14361-proses-pembelajaran-di-wilayah-terdampak-bencana-diatur-flek

large_download (2).jpg

medium_download (2).jpg

small_download (2).jpg

thumbnail_download (2).jpg

download (2).jpg

Kelas psikososial di tenda-tenda darurat adalah upaya memulihkan harapan sekaligus mengembalikan rasa aman dan optimisme murid-murid. Sementara kehadiran Mendikdasmen beserta Dirjen PAUD Dasmen menambah semangat bagi warga se

Memantik Harap di Tenda Darurat

RECENT NEWS

BERITA TERKINI

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

SEBELUM banjir bandang menerjang, aktivitas di SMA Negeri 2 Peusangan, Bireuen, Aceh, berjalan seperti biasa. Pagi itu murid mengikuti pelajaran tatap muka, sementara sore dilanjutkan dengan pola daring. 

Sekolah bahkan tengah bersiap menghadapi ujian. Soal-soal sudah dicetak dan jadwal telah disusun. Rencana matang tersebut berubah total pada 26 November 2025.
 
“Begitu musibah banjir terjadi, ujian tidak bisa kami laksanakan. Sekolah tertimbun lumpur,” kata Hasbullah, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Peusangan.
 
Lumpur menutup ruang kelas, perabot sekolah rusak, dan kegiatan belajar mengajar terhenti. Selama lebih dari sepekan, dari 26 November hingga 5 Desember, sekolah berubah fungsi menjadi ruang pemulihan. Guru, siswa, dan pengurus OSIS bahu-membahu membersihkan sisa banjir.
 
Bantuan datang dari berbagai arah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen), Gogot Suharwoto, bersama rombongan datang meninjau langsung kondisi sekolah.
 
Dari kunjungan itu, Gogot menyalurkan bantuan uang tunai. “Dari situ semangat kami bangkit kembali,” ungkap Hasbullah.
 
Perlahan, sekolah mulai bernapas. Pada 5 Januari, ruang-ruang kelas sudah kembali bersih, meski halaman luar masih dipenuhi sisa lumpur. Aktivitas belajar kembali dimulai secara terbatas.
 
Momen paling emosional datang sepekan kemudian. Alhamdulillah, pada Senin, 12 Januari, warga sekolah bisa kembali melaksanakan upacara bendera sekaligus menjadi yang pertama sejak bencana melanda.
 
Tantangan belum sepenuhnya usai. Sisa lumpur yang lengket di lantai membuat sepatu siswa kembali kotor dan membawa lumpur masuk ke kelas. Sekolah pun berinisiatif meminta bantuan pemadam kebakaran.
 
Pada minggu ketiga setelah banjir, sebanyak 17 unit mobil tangki pemadam dikerahkan untuk menyemprot dan membersihkan halaman sekolah. Air dialirkan ke saluran pembuangan hingga seluruh area benar-benar bersih.
 
“Pada hari itu, sekolah kami seperti tidak pernah tertimpa lumpur,” katanya.
 


large_Sekolah di Aceh.jpg

medium_Sekolah di Aceh.jpg

small_Sekolah di Aceh.jpg

thumbnail_Sekolah di Aceh.jpg

Sekolah di Aceh.jpg

Potret Sekolah di Bireuen Hadapi Bencana, Bangkit Menuju Upacara Pertama

BIREUEN – Sebelum bencana banjir melanda, aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, berjalan normal tanpa kendala berarti. Proses pembelajaran berlangsung lancar, sarana prasarana sekolah dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan kegiatan sekolah berjalan sesuai perencanaan.

Situasi berubah drastis setelah banjir bandang menerjang kawasan tersebut pada 26 November 2025 sekitar pukul 03.00 dini hari. Banjir dengan ketinggian air lebih dari satu meter merendam hampir seluruh area sekolah. Lumpur setinggi rata-rata setengah meter menutup ruang-ruang kelas, sementara dua bidang bangunan sekolah dilaporkan roboh. Perabot sekolah, buku pelajaran, hingga perangkat komputer rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

Akibat bencana itu, sekolah tidak bisa langsung digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). “Setelah banjir, sekolah memang tidak bisa dipakai lagi untuk pembelajaran. Buku-buku siswa hancur, komputer juga tidak bisa digunakan. Bahkan, sejumlah siswa kehilangan perlengkapan belajar dan tempat tinggal karena rumah mereka berada di pesisir sungai yang terdampak banjir,” kata Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peusangan, Bireuen, Andrian.

Pascabencana, pihak sekolah bersama guru dan masyarakat sekitar melakukan inisiatif pembersihan secara gotong royong. Upaya tersebut memungkinkan enam ruang kelas dibersihkan dan digunakan secara terbatas. Sayangnya, karena keterbatasan ruang dan perabot, pembelajaran dilakukan secara bergilir. Siswa kelas VII, VIII, dan IX masuk sekolah secara bergantian setiap hari.

Langkah gerak cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) menjadi titik balik pemulihan sekolah. Kemendikdasmen menyalurkan bantuan dana pembersihan sekolah. Selain itu, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) menyalurkan 206 set perlengkapan siswa.

“Bantuan itu sangat membantu dan kami rasakan manfaatnya. Kami bisa fokus membersihkan sekolah secara maksimal dan mendatangkan tenaga tambahan dari luar,” papar Andrian.

Memasuki tahun ajaran baru, sekolah mulai aktif kembali sejak 5 Januari 2026. Sekitar 90 persen murid sudah mengikuti pembelajaran tatap muka. Kendala masih dialami siswa yang tinggal di seberang sungai karena akses transportasi terbatas dan tidak adanya jembatan penyeberangan.

Selain sarana pembelajaran, aspek keamanan sekolah juga menjadi perhatian. Sekitar 150 meter pagar sekolah roboh akibat banjir, sehingga diperlukan perbaikan untuk menjamin keamanan lingkungan sekolah.

Pihak sekolah berharap adanya bantuan lanjutan, terutama untuk pengadaan buku paket, komputer pembelajaran, serta perbaikan pagar sekolah. “Alhamdulillah, bantuan yang ada sangat membantu kami untuk bangkit. Kami berharap ke depan kebutuhan mendasar siswa bisa segera terpenuhi,” ujar pihak sekolah.


large_Andrian.jpg

medium_Andrian.jpg

small_Andrian.jpg

thumbnail_Andrian.jpg

Andrian.jpg

Sekolah di Bireuen Bangkit Pascabanjir, Murid Kembali Merajut Masa Depan

ACEH UTARA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan rehabilitasi sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh rampung pada 2026. Program tersebut dijalankan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan agar sekolah dapat kembali beroperasi normal pada tahun ajaran 2026/2027.
 
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemulihan sekolah pascabencana menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin keberlanjutan hak anak atas pendidikan. “Proses pembelajaran tidak boleh berhenti,” kata Mu’ti saat kunjungan kerja ke Aceh.
 
Kunjungan tersebut dirangkai dengan peresmian revitalisasi 23 sekolah yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara. Menurut Mu’ti, pemerintah saat ini masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama menggunakan dana revitalisasi.
 
“Sekolah yang masih belajar di tenda, nantinya akan dipindahkan ke kelas darurat. Target kami, pada tahun ajaran baru 2026–2027, sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang sudah bisa berfungsi kembali secara norimal,” ujar Abdul Mu’ti.
 
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp3,4 triliun untuk pemulihan sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatera. Di Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, atau sanitasi yang tidak layak.
 
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak. Pada jenjang SMK, terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar.
 
Sementara itu, pada jenjang SLB tercatat 20 sekolah terdampak, dengan 15 data terverifikasi dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Adapun pada jenjang SKB dan PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, tujuh data terverifikasi, serta dua PKS dengan nilai Rp198 juta. Total nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
 
Dalam kunjungan lapangan, Abdul Mu’ti meninjau sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan rehabilitasi. Sekolah yang dikunjungi antara lain SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, SMKN Baktiya, SMPN 7 Muhammadiyah, dan SDN 9 Jambo Aye. Ia juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah darurat dan TK Liwaul Hamdi.
 
Program revitalisasi mencakup perbaikan ruang kelas serta pembangunan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik. Menurut Abdul Mu’ti, upaya tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik.
 
Kemendikdasmen juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan unit sekolah baru. Selain itu, pembangunan kelas darurat dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian lain dan organisasi masyarakat. “Setelah kunjungan ini, nota kesepahaman akan segera dilaksanakan,” kata Abdul Mu’ti.
 
Ia berharap rehabilitasi sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran 2026/2027. Adapun sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari enam bulan. “Namun kami optimistis seluruhnya dapat ditangani tahun ini karena anggaran sudah tersedia,” ujarnya.


BERITA