Surat Edaran Sesjen Kemendikdasmen tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026

Galeri

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<p>Kick Off G20 on Education and Culture diselenggarakan sebagai pertemuan perdana dari rangkaian kegiatan sektor pendidikan dan kebudayaan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Melalui acara Kick Off, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami tema, prioritas, sasaran, dan tujuan dari pelaksanaan G20 on Education and Culture 2022 dan turut menyukseskan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.</p>
<p>Saksikan siaran langsung acara ini Rabu, 9 Februari 2022, mulai pukul 13.00 WIB pada kanal Youtube KEMENDIKBUD RI dengan tautan berikut: <a href="https://youtu.be/JyMKT4MaLEg">https://youtu.be/JyMKT4MaLEg</a></p>


large_kick-off-g20-education-culture (2).jpeg

medium_kick-off-g20-education-culture (2).jpeg

small_kick-off-g20-education-culture (2).jpeg

thumbnail_kick-off-g20-education-culture (2).jpeg

kick-off-g20-education-culture (2).jpeg

large_kick-off-g20-education-culture (1).jpeg

medium_kick-off-g20-education-culture (1).jpeg

small_kick-off-g20-education-culture (1).jpeg

thumbnail_kick-off-g20-education-culture (1).jpeg

kick-off-g20-education-culture (1).jpeg

large_kick-off-g20-education-culture (3).jpeg

medium_kick-off-g20-education-culture (3).jpeg

small_kick-off-g20-education-culture (3).jpeg

thumbnail_kick-off-g20-education-culture (3).jpeg

kick-off-g20-education-culture (3).jpeg

Kick Off G20 on Education and Culture

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani

khd.png

Ki Hajar Dewantara

Pahlawan Pendidikan

Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Presiden_Sukarno.jpg/220px-Presiden_Sukarno.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Presiden_Sukarno.jpg/220px-Presiden_Sukarno.jpg

Sukarno

Proklamator Kemerdekaan RI

Tokoh yang berjasa di bidang Pendidikan

TOKOH INSPIRATIF

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

thumbnail_promotion-content.jpg

promotion-content.jpg

TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

DEPOK – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN menilai dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi pembelajaran menjadi kunci sukses. Program ini merupakan prioritas pemerintah dan membutuhkan sinergi lintas instansi, terutama dinas pendidikan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Perencana Ahli Madya, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Bappenas, Sularsono, pada sesi Diskusi Komisi III Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 di PPSDM, Sawangan, Depok, Selasa (10/2/2026).

“Digitalisasi pembelajaran dan penguatan ekosistem pendidikan digital di sekolah dinilai mendesak. Program Digitalisasi Pembelajaran yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) disebut perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar target nasional dapat tercapai,” kata Sularsono.

Peserta konsolidasi juga menilai digitalisasi di sekolah sangat dibutuhkan oleh murid. Kebutuhan tersebut mencakup pemanfaatan teknologi pembelajaran, penguatan sistem pendidikan berbasis digital, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan dari pusat hingga daerah.

Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam implementasi program. Setiap daerah diharapkan berperan aktif melalui koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan program strategis nasional berjalan efektif. Konsolnas menjadi forum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mendukung agenda prioritas pemerintah.

Melalui konsolidasi ini, pemerintah berharap target Digitalisasi Pembejaran  dapat dicapai lebih cepat. Percepatan program dinilai berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan mendukung visi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas.

Konsolnas juga diharapkan menghasilkan langkah konkret yang bermanfaat bagi murid. Pemerintah menargetkan program berjalan lancar dan memberi dampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah.


large_Konsolnas 1.jpg

medium_Konsolnas 1.jpg

small_Konsolnas 1.jpg

thumbnail_Konsolnas 1.jpg

Konsolnas 1.jpg

Bappenas: Dukungan Daerah Kunci Sukses, Digitalisasi Pembelajaran Sangat Diperlukan

DEPOK – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen pada 9–11 Februari 2026. Konsolnas dinilai sangat strategis karena terkait langsung dengan berbagai program pendidikan.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan Konsolnas pendidikan digelar untuk memastikan program pusat dan daerah berjalan selaras. Pemerintah menilai sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar berbagai program prioritas dapat saling menguatkan dan berujung pada peningkatan mutu pendidikan.
 
Melalui forum konsolidasi ini, pemerintah menargetkan tiga hal utama. Pertama, menyinergikan program antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaannya di lapangan lebih terarah. Dengan koordinasi yang lebih rapi, program diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung hingga ke tingkat sekolah.
 
“Kedua, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Pemerintah menilai sejumlah program prioritas sudah berjalan baik dan perlu diperluas implementasinya ke dinas pendidikan, sekolah, guru, murid, hingga orang tua. Adapun program yang dinilai belum optimal akan diperbaiki bersama melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan,” kata Gogot di arena Pameran Konsolnas 2026.
 
Ketiga, memperkenalkan program dan inisiatif baru dari pemerintah. Tahun ini, pemerintah menyiapkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan sekolah terintegrasi, peningkatan kualitas, revitalisasi sarana dan prasarana, serta pendetailan pembelajaran. Program tersebut juga mencakup penguatan asesmen dan pengembangan kompetensi, termasuk kebijakan terkait pembelajaran berbasis teknologi.
 
“Seluruh program prioritas itu akan disosialisasikan ke daerah agar implementasinya berjalan sinergis dan berdampak langsung di sekolah. Pemerintah berharap manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh sekolah, guru, siswa, dan masyarakat,” papar Gogot.
 
Selain itu, pemerintah mulai meningkatkan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang lebih modern, nyaman, dan aman. Pendekatan pembelajaran juga diperkuat melalui pengenalan coding dan kecerdasan artifisial dengan metode pembelajaran mendalam.
 
Pemerintah juga berencana membangun dan meningkatkan kualitas sekolah menengah atas di seluruh kabupaten di Indonesia. Langkah ini ditujukan agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik dan merata di berbagai daerah.
 
Melalui Konsolnas, pemerintah berupaya menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah. Otonomi daerah tetap dijalankan, namun diharapkan selaras dengan arah kebijakan nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta para pemangku kepentingan pendidikan dinilai menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi dan percepatan peningkatan mutu pendidikan.
 
Konsolnas 2026 juga menjadi ruang pertukaran informasi dan penguatan komunikasi kebijakan pendidikan. Sejumlah kebijakan pemerintah sebenarnya sudah berjalan baik, namun belum sepenuhnya tersampaikan secara optimal kepada para pemangku kepentingan pendidikan.
 
Penyelenggaraan Konsolnas juga untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Upaya ini harus ditopang semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mencapai tujuan besar pendidikan nasional.





large_gogot.jpg

medium_gogot.jpg

small_gogot.jpg

thumbnail_gogot.jpg

gogot.jpg

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci Program Pendidikan Berjalan Selaras di Indonesia

DEPOK – Kejaksaan Agung memastikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Sekolah) 2025 berjalan baik. Tidak ditemukan gangguan, hambatan, ancaman, atau tantangan berarti yang menghambat program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Koordinator IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, I Nyoman Sucitrawan, mengatakan seluruh rangkaian pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Kejaksaan, melalui bidang intelijen, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk memastikan kegiatan revitalisasi terlaksana tanpa kendala.

Menurut Nyoman, sejak 2025 Kejaksaan telah melakukan pendampingan terhadap program revitalisasi sekolah. Pendampingan itu dilakukan atas permohonan kementerian dan pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan kegiatan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.

“Pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan, hambatan, ancaman, atau tantangan yang menghambat program prioritas,” kata Nyoman di sela Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM, Sawangan, Depok, Selasa (10/2/2026).

Kejaksaan akan terus mendukung program revitalisasi pada 2026. Program tersebut dinilai memiliki tujuan strategis karena menyangkut penguatan infrastruktur pendidikan sebagai dasar pembangunan nasional. Kejaksaan akan tetap melakukan pendampingan hukum agar kegiatan berjalan tertib dan akuntabel.

Nyoman menyebut pendampingan diperlukan karena sebagian pemangku kepentingan di daerah belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum dalam pelaksanaan proyek. Dengan pendampingan, potensi masalah hukum dapat dicegah sejak awal.

Evaluasi pelaksanaan program 2025 untuk perbaikan pada 2026 segera dilakukan. Evaluasi didasarkan pada data pelaksanaan di lapangan, termasuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.
Ke depan, pendampingan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota. Kejaksaan daerah akan dilibatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan teknis dan administratif, seperti legalitas lahan dan percepatan sertifikasi tanah untuk pembangunan sekolah.

Menurut Nyoman, forum Konsolnas 2026 menjadi ruang penting untuk menyatukan perspektif antar-pemangku kepentingan. Perbedaan kondisi daerah membuat perencanaan di pusat perlu disesuaikan dengan situasi di lapangan. Melalui dialog, pemerintah pusat dapat menghimpun masukan daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.
“Setiap daerah memiliki persoalan berbeda. Dari dialog ini kita petakan masalah dan cari solusi bersama agar revitalisasi berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan dampak yang ingin didorong dari pendampingan Kejaksaan adalah mencegah gangguan di daerah. Persoalan lahan yang belum bersertifikat atau belum bersih dari sengketa kerap menjadi hambatan proyek. Dalam kasus seperti itu, Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian.

Kejaksaan, kata Nyoman, siap hadir sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan legalitas dan kelancaran proyek. “Tujuannya agar tidak ada hambatan dan program yang sangat penting bagi pendidikan ini bisa berjalan sesuai rencana,” katanya.


GALERI

Kick Off G20 on Education and Culture

FAQ

Frequently Asked Questions

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH